Nurul Arifin Bilang Meniadakan Presidential Threshold Malah Berbahaya
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin menilai Presidential Threshold (PT) tetap dibutuhkan dalam sistem politik di Indonesia.
Jika sejumlah pihak beranggapan ambang batas pencalonan presiden mengamputasi hak politik WNI, politisi kelahiran Bandung itu justru berpendapat sebaliknya.
"PT itu harus tetap ada. Jika tidak ada, para calon itu tidak akan tersaring," kata Nurul Arifin yang akrab disapa melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12).
Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan keadaan sosial justru berbahaya ketika sistem politik tidak memiliki PT.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada kericuhan tanpa ketentuan ambang batas.
"Ketika tidak ada PT, semua orang bisa masuk begitu. Itu bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, dan riuh rendah yang tidak perlu," beber wanita kelahiran 18 Juli 1966 itu.
Alumnus Universitas Indonesia itu menyampaikan Golkar membuka ruang diskusi terkait besaran ambang batas pencalonan presiden.
Walakin, parpolnya berharap PT 20 persen tetap dipertahankan.
Waketum Partai Golkar Nurul Arifin menilai Presidential Threshold malah berbahaya dalam sistem politik di Indonesia. Simak penjelasannya
- Ahmed Zaki Iskandar Minta Kader Golkar Bekerja Keras Memenangkan Ridwan Kamil-Suswono
- Golkar Dorong DPR Bentuk Panja untuk Memelototi Kasus Tom Lembong
- Rapat Bareng Jaksa Agung, Legislator Golkar Bertanya Kinerja PPA Kejagung
- Golkar Jakarta Instruksikan Kadernya Door-to-Door Demi Menangkan Ridwan Kamil-Suswono
- Golkar Gelar Acara Jumat Berkah dan Makan Gratis, Idrus Marham: Ini Perintah Ketum Bahlil Lahadalia
- Politikus Golkar Kritik Supian Suri soal Pengadaan Incinerator Depok