Nurul Arifin Bilang Meniadakan Presidential Threshold Malah Berbahaya
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin menilai Presidential Threshold (PT) tetap dibutuhkan dalam sistem politik di Indonesia.
Jika sejumlah pihak beranggapan ambang batas pencalonan presiden mengamputasi hak politik WNI, politisi kelahiran Bandung itu justru berpendapat sebaliknya.
"PT itu harus tetap ada. Jika tidak ada, para calon itu tidak akan tersaring," kata Nurul Arifin yang akrab disapa melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12).
Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan keadaan sosial justru berbahaya ketika sistem politik tidak memiliki PT.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada kericuhan tanpa ketentuan ambang batas.
"Ketika tidak ada PT, semua orang bisa masuk begitu. Itu bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, dan riuh rendah yang tidak perlu," beber wanita kelahiran 18 Juli 1966 itu.
Alumnus Universitas Indonesia itu menyampaikan Golkar membuka ruang diskusi terkait besaran ambang batas pencalonan presiden.
Walakin, parpolnya berharap PT 20 persen tetap dipertahankan.
Waketum Partai Golkar Nurul Arifin menilai Presidential Threshold malah berbahaya dalam sistem politik di Indonesia. Simak penjelasannya
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- Temui Jokowi di Solo, KKPG Dorong Gibran Jadi Kader Golkar
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold