Nusron Ajak Pejabat Daerah dan Pastor Cegah Pengirimian TKI Ilegal

jpnn.com - PROVINSI Nusa Tenggara Timur masih menjadi salah satu “produsen” TKI terbesar di Indonesia. Bahkan, banyak TKI yang berasal dari NTT harus berurusan dengan hukum di negara tempat mereka bekerja. Salah satu penyebabnya, banyak tenaga kerja yang berasal dari sana pergi ke luar negeri secara ilegal.  

Karenanya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengajak para tokoh masyarakat di  NTT untuk memerangi dan mencegah maraknya pengiriman TKI ilegal atau nonprosedural. Saat ini, tiga Kabupaten di NTT menjadi gudang atau pemasok TKI ilegal.

Hal itu disampaikan Nusron Wahid, ketika memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan TKI nonprosedural ke luar negeri, di Hotel Livero, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Selasa (19/5/2015).

Para tokoh yang hadir dalam acara tersebut antara lain para lurah, camat, dan pastor di Kefamenanu. Hadir juga Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes dan perwakilan dari Konjen Johor Bahru Malaysia Argiadipa Subandhi.

"Angka TKI bermasalah dari NTT, terutama yang di Malaysia sangat tinggi. Ini yang menjadi konsen kita. Kalau berangkatnya tanpa prosedur dipastikan akan menjadi masalah. Jam kerja tidak pasti, gaji tidak pasti, bahkan sering diopar-oper ke majikan lain. Pokoknya yang ada penderitaan," kata Nuron.

Nusron mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun, tiga Kabupaten yang menjadi pemasok TKI Ilegal yakni, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu.

"Sesuai data yang kami miliki, setiap satu tahun, ada sekitar 2.000 orang TKI yang berasal dari tiga kabupaten ini (TTU, TTS dan Belu), tetapi 70 persen diantaranya, tidak melalui jalur resmi atau ilegal,"jelas Nusron.

Menurut Nusron, dampak dari para TKI yang tidak memiliki dokumen resmi akan menjadi pengangguran di negara orang.