Nusron Harapkan Remitansi TKI Bisa Tingkatkan Perekonomian Desa

Nusron Harapkan Remitansi TKI Bisa Tingkatkan Perekonomian Desa
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dalam acara pertemuan Diaspora Indonesia di Jakarta, Selasa (11/8). Foto: BNP2TKI for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengrarapkan agar uang kiriman (remitansi) dari pekerja adal tanah air di mancanegara bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif. Menurutnya, remitansi bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan perekonomian pedesaan.

Berbicara pada acara pertemuan antara Kementerian Luar Negeri RI dengan ribuan TKI dan Diaspora Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta pada Selasa (11/08), Nusron mengatakan, saat ini terdapat 6 juta WNI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, remitansi yang mengalir ke Indonesia mencapai USD 6 miliar atau sekitar Rp 81 triliun.

Mantan anggota Komisi XI DPR itu lantas membandingkan jumlah remitansi dengan angka investasi asing yang hanya USD 16 miliar. “Artinya kontribusi TKI merupakan separuh dari nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia,” ujarnya di acara yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi itu.

Nusron menambahkan, sebagian besar TKI di luar negeri berasal dari desa-desa di tanah air. Sayangnya, remitansi yang masuk ternyata tidak dimanfaatkan hal-hal produktif.

Karenanya pria yang juga ketua umum PB Ansor itu mengingatkan pentingnya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola uang remitansi dari para TKI. Misalnya untuk investasi atau permodalan. “Sehingga remitansi bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di desa dan digunakan untuk kepentingan investasi,” cetusnya.
 
Selain itu Nusron juga mengatakan, sektor hulu dalam persoalan TKI harus terus dibenahi. Menurutnya, pemerintah tak mungkin menghalangi warganya yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri. Karenanya, negara harus memberikan layanan terbaiknya, termasuk dengan membentuk layanan satu pintu bagi TKI.

“Pemerintah menginginkan agar proses penempatan dan perlindungan TKI harus satu pintu. Saya inginkan ke depan proses penempatan TKI sama dengan proses di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal, red),” ujar Nusron.(ara/jpnn)


JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengrarapkan agar uang kiriman (remitansi)


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News