Nusron Wahid: Keputusan Munaslub tak Perlu Melalui Rapimnas
jpnn.com, BOGOR - Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar untuk mencari pengganti Setya Novanto tidak perlu lagi dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) DPP Golkar, Nusron Wahid di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).
Dia menyebutkan, saat ini masih terjadi negosiasi dengan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengenai waktu pelaksanaan Munaslub. Yakni antara tanggal 16, 17,18 Desember 2017.
Hanya saja terdapat perdebatan mengenai mekanisme untuk memutuskan Munaslub apakah harus melalui Rapimnas atau cukup dengan Rapat Pleno.
"Apakah Munaslub itu nanti melalui mekanisme Rapimnas terlebih dahulu, itu masih jadi perdebatan di sini," ucap Nusron.
Dia menjelaskan bahwa mekanismenya memang ada dua jalur. Ketika Munaslub diadakan atas innisiatif DPP maka perlu dilakukan Rapimnas guna menjaring aspirasi DPD. Hal ini berlaku saat Munaslub rekonsolisasi di Bali 2016 lalu.
Jalur kedua adalah ketika Munaslub itu menjadi permintaan 2/3 DPD I, maka sudah tidak diperlukan lagi adanya Rapimnas.
"Kalau sudah dua per tiga permintaan dari daerah menurut saya tidak perlu Rapimnas, karena yang minta daerah," tegas Nusron.
Muncul perdebatan mengenai mekanisme untuk memutuskan Munaslub Golkar, apakah harus melalui Rapimnas atau cukup dengan Rapat Pleno.
- RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran
- Pertamina dan Kementerian ATR/BPN Bersinergi Memperkuat Infrastruktur Energi Nasional
- Menteri ATR Nusron Wahid Sebut Sertifikasi Tanah Wakaf Masih Minim
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
- Menteri Nusron Ungkap 60 Persen Konflik Lahan Libatkan Oknum ATR/BPN
- Menteri ATR & Menhan Kolaborasi Perkuat Pengamanan Tanah Aset Negara