Nuwun Sewu, Mardani Ali Bukan PDIP tetapi Sarankan Pak Jokowi Tiru Bu Risma

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempersilakan Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya ataupun merampingkan kementerian.
Namun, ketua DPP PKS itu memastikan partainya tetap akan menjadi oposan guna mengawasi jalannya pemerintahan guna memastikan pemenuhan atas hak-hak rakyat.
"Kami tunggu Pak Jokowi. Mau reshuffle monggo, mau kecilin (jumlah kementerian, red) monggo, kami serahkan ke Jokowi. PKS tetap oposisi dan kami akan awasi biar publik mendapatkan haknya," kata Mardani saat diskusi virtual bertema Menanti Perombakan Kabinet yang disiarkan salah satu stasiun radio swasta, Sabtu (4/7).
Legislator PKS itu memberikan waktu satu minggu kepada Jokowi untuk melakukan langkah-langkah konkret setelah Presiden Ketujuh RI itu mengungkapkan kejengkelannya tentang kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Saya tidak mau suuzan, tetapi kalau seminggu ini tidak ada kabar (berarti) omdo, omong doang," ungkapnya.
Selain itu, Mardani juga mewanti-wanti Jokowi tidak mempercayai survei dalam melakukan reshuffle. "Kalau soal nama, kementerian, Pak Jokowi jangan percaya survei," ujarnya.
Mardani beralasan, berbagai lembaga bisa saja mengeluarkan survei dan hasilnya pun beragam. Karena itu, tokoh pengusung tagar #2019GantiPresiden itu menyarankan agar hasil survei sekadar dijadikan sebagai masukan.
"Jadi jangan percaya survei. Itu masukan saja," ungkapnya.
Politikus PKS Mardani Ali Sera mempersilakan Presiden Jokowi merombak kabinetnya dengan menunjuk menteri yang punya komitmen dan kompetensi.
- Pak Luhut Sudah ke Rumah Jokowi di Hari Pertama, Ada Kompol Syarif
- 24 Jam Nonstop, Posko Mudik Lebaran DPW PKS Banten Sediakan Fasilitas Pijat Relaksasi
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik