Nyalla Bukan Otak Fitnah, Isu PKI Masih Mungkin Sasar Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menduga pengakuan La Nyalla M Mattalitti soal fitnah kepada Joko Widodo tak akan serta-merta menghentikan upaya pembunuhan karakter terhadap presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu. Menurutnya, mantan politikus Gerindra itu bukanlah otak di balik fitnah sehingga upaya menyudutkan Jokowi akan terus terjadi pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Jadi, isu itu bisa berakhir bisa juga tidak. Tergantung sejauh mana lawan politik Jokowi memainkan isu itu," ujar Maksimus kepada JPNN, Senin (17/12).
Maksimus menambahkan, sebenarnya isu komunis sudah tak efektif lagi untuk menggerus elektabilitas Jokowi. Sebab, mantan gubernur DKI itu baru berusia empat tahun saat G 30 S PKI terjadi pada 1965.
Selain itu, Jokowi juga pernah bekerja di PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang notabene. Maksimus menegaskan, tak mungkin di era Orde Baru ada PKI atau keturunannya bekerja di BUMN.
Meski demikian Maksimus juga mengatakan, jika fitnah soal Jokowi komunis dan nonmuslim masih efektif untuk memengaruhi pemilih, maka isu itu akan terus diproduksi. Karena itu, masif atau tidaknya isu Jokowi komunis dan nonmuslim akan tergantung pada lawan politiknya.
“Jika merasa masih efektif, mereka akan tetap memainkannya. Apalagi isu ini kan belum tentu awal mulanya dari La Nyalla," kata direktur eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia itu.(gir/jpnn)
Pengamat politik Maksimus Lalongkoe menduga pengakuan La Nyalla Mattalitti soal fitnah kepada Jokowi tak akan serta-merta menghentikan upaya menyudutkan Jokowi.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi