Oalah, Daerah Ini Habiskan Rp 216 Miliar Pertahun Bayar Pegawai

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, mendesak Pemerintah Provinsi Kepri segera meninjau kembali peraturan gubernur (Pergub) tentang tambahan penghasilan pejabat di jajarannya.

"Pergub ini sangat menguras anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kita. Karena dalam satu tahun saja, pemerintah harus merogoh anggaran ratusan miliaran APBD Kepri hanya untuk membayar gaji dan tunjangan pejabat," ujar Rudy Chua kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (23/4) di Tanjungpinang.

Rudy merincikan tahun lalu saja pemerintah harus menguras APBD Kepri sekitar Rp 18 miliar setiap bulan untuk membayar pegawai. Artinya dalam setahun menghabiskan anggaran sebanyak Rp 216 miliar.

Tentu jumlah ini, merupakan angka yang fantastis. Padahal sebelumnya, Gubernur berjanji untuk melakukan evaluasi.

"Kenyataanya tahun ini, tidak ada evaluasinya. Ini yang membuat pendapatan pejabat berlipat ganda," papar Rudi.

Politisi Partai Hanura itu menyebutkan, tunjangan yang diberikan kepada pejabat adalah berupa tunjangan struktural, prestasi kerja, tunjangan kelanggan profesi, honor (Pengguna Anggaran , Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Selain itu ada juga tunjangan beban kerja. Akan tetapi tunjangan beban kerja hanya dinikmati sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.

Menurut Rudy, OPD tersebut adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Biro Pembangunan, Inspektorat, Badan Pengelola Pendapatan dan Retrebusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawai n Daerah dan Sumber Daya Manusia.