Oalah, Pemindahan Ibu Kota RI Masih Wacana Tanpa Aksi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya di Kalimantan Tengah masih sebatas wacana. Menurutnya, Presiden Joko Widodo bahkan belum pernah membahasnya di rapat kabinet.
"Wacana lama itu. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi belum pernah membahas dalam rapat kabinet," jawab Tjahjo di kompleks Istana Negara, Rabu (29/3).
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menegaskan, fokus pemerintahan sekarang ini adalah percepatan dan pemerataan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karenanya, belum ada opsi untuk memindahkan ibu kota ke Palangka Raya.
"Sehingga, tidak ada opsi memikirkan dalam pemerintahan Pak Jokowi itu untuk pindah ibu kota," tegasnya.
Apalagi, tambah dia, makna pemindahan ibu kota pemerintahan bukan sebatas memindah orang. Sebab, hal yang juga harus dipikirkan adalah infrastruktur pendukungnya.
Namun demikian Tjahjo tak menampik terus bergulirnya wacana pemindahan ibu kota pemerintahan. Bahkan Teras Narang semasa masih menjadi Gubernur Kalteng juga menyatakan kesiapannya dengan pemindahan ibu kota.
"Tapi wacana ini kan sejak dulu muncul terus. Itu kan aspirasi. Bahkan ada yang mau pindah ke Jonggol (di Sentul, Bogor, Jawa Barat, red) dulu," ujar Tjahjo.
Menurutnya, untuk kajian tentang pemindahan ibu kota ke Palangka Raya memang sudah ada. Hanya saja, kajian itu belum ditindaklanjuti dalam bentuk aksi.(fat/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya di Kalimantan Tengah masih
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Tokoh Masyarakat Murung Raya Nilai Agustiar-Edy Mampu Menjadikan Kalteng Lebih Maju
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Kaesang Kampanyekan Pasangan Agustiar Sabran-Edy Pratowo di Kalimantan Tengah
- Agustiar-Edy Duet Harapan Rakyat Pimpin Kalteng
- Istri Polisi di Palangka Raya Menipu 2 Orang Mencapai Rp 315 Juta
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini