OECD Serahkan Hasil Kajian soal Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen - dan akan terus meningkat setiap tahunnya - Indonesia disebutkan bisa mencapainya. Syaratnya, bila pemerintah bisa melakukan berbagai reformasi kebijakan. Pasalnya, selama ini dinilai bahwa kebijakan pemerintah Indonesia banyak yang tak relevan dengan target pertumbuhan yang ditetapkan.

Hal inilah yang antara lain disampaikan oleh Sekjen Organisasi Kerjasama Indonesia dan Pembangunan (OECD), Angel Gurria, saat peluncuran laporan OECD Investment Policy Review of Indonesia dan laporan OECD Economic Survey of Indonesia 2010, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/11). "Untuk mengejar target pertumbuhan, ke depannya sejumlah reformasi (kebijakan) di kelembagaan perlu dilakukan," kata Angel.

Penyusunan Investment Policy Review yang dilakukan OECD sendiri, disebutkan merupakan salah satu pilar kerjasama Indonesia-OECD yang dikomandoi oleh Kementerian Keuangan dan kementerian bidang perekonomian. Penyusunan laporan ini melibatkan 25 institusi, baik dari pemerintah, akademisi, maupun swasta. Ada delapan area kebijakan yang di-review, yakni mulai dari trend kebijakan investasi, kebijakan investasi, promosi dan fasilitas investasi, kebijakan kompetisi, perkembangan infrastruktur, perkembangan sektor finansial, hingga tata kelola sektor publik, dan aspek lain dari kerangka kebijakan untuk investasi.

"Ini sudah laporan kedua yang dilakukan EOCD, sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2008. Laporan ini mencakup empat isu pokok yang dihadapi Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi energi, infrastruktur, dan kebijakan sosial," kata Menkeu Agus Martowardojo.