Ogah Bajak Kader Parpol Lain, PDIP Bangun Pendidikan Lewat Sekolah Partai
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai banyaknya kepala daerah berprestasi di partainya berasal dari proses pendidikan.
Langkah itu kemudian terinstitusionalisasi menjadi sekolah kepala daerah yang dipelopori partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam diskusi Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah yang digelar di kantor pusat partai itu di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
BACA JUGA: Dua Hari Dicari, Politikus Golkar Ditemukan Tewas di Gundukan Pasir, Diduga Dibunuh
Acara itu menghadirkan empat kepala daerah berperestasi yang diusung DPP PDI Perjuangan (PDIP). Yakni Gubernur Sumsel Nurdin Abdullah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Puncak Willem Wandik dan Bupati Boven Digul. Dari Unsur DPP PDIP hadir Bambang DH, sementara Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menjadi narasumber.
Hasto menceritakan ketika PDIP berada di luar pemerintahan sejak 2004, pihaknya melakukan upaya pada 2005 yaitu memfungsikan platform pemerintahan daerahnya. Saat itu, beberapa kepala daerah berprestasi dikumpulkan. "Termasuk Pak Jokowi," kata dia.
Dari situ, PDIP lalu melaksanakan sekolah untuk para calon kepala daerah. Para kepala daerah yang dinilai berhasil dalam kerjanya, diundang untuk mengajar di sekolah itu. Bukan hanya bersumber dari internal, para kepala daerah berhasil dari eksternal seperti Ridwan Kamil, juga diminta membagi pengalamannya.
BACA JUGA: Listrik Padam Serentak, Bamsoet Warning PLN: Jangan Terulang Lagi
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai banyaknya kepala daerah berprestasi di partainya berasal dari proses pendidikan.
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto