Ogah Biayai PSU, Pj Bupati Buton Ditegur Dewan

KENDARI - DPRD Buton sudah habis kesabarannya melihat ketidaktegasan Pj Bupati, Nasruan terkait anggaran PSU Buton. Kendati sudah dua kali berjanji untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni tanggal 7 Desember dan 15 Desember, tapi ternyata semua itu tak terwujud. Makanya, DPRD Buton menggelar rapat internal pimpinan dan mengirim surat “teguran” kepada Nasruan, yang isinya mengingatkan agar NPHD segera diteken.

Dalam surat tertanggal 15 Desember dan bernomor 080/118 tersebut, pimpinan DPRD Buton meminta Nasruan agar segera merealisasikan janjinya untuk meneken NPHD seperti yang disampaikan saat rapat koordinasi, 12 Desember lalu di hadapan Gubernur dan Ketua DPRD Sultra termasuk Muspida Buton plus KPU. Surat itu sendiri diteken LM Yamin sebagai Ketua dan Muh Saleh Ganiru dan Aliadi, masing-masing Wakil Ketua.

“Surat itu benar, dan kami sudah kirimkan ke pemerintah. Intinya, kami memang meminta pertanggungjawaban Pj Bupati dengan apa yang ia janjikan di Kendari saat rapat koordinasi,” kata Saleh Ganiru, Wakil Ketua DPRD Buton, kemarin lewat telepon selulernya. Ia mengatakan Pemkab harus memperlihatkan wibawanya dihadapan masyarakat karena sudah dua kali berjanji akan meneken NPHD itu.

Saat tanggal 7 Desember silam, lanjut Saleh Ganiru, DPRD masih cukup toleransi saat Pemkab mengabaikan janjinya. Tapi setelah tanggal 12 Desember, apalagi saat rapat koordinasi itu dipimpin langsung Gubernur Sultra, seharusnya Pj Bupati sudah bisa memperlihatkan komitmennya. “Jangan salahkan rakyat kalau ada reaksi setelah ini, karena Pemkab sendiri yang cari persoalan,” katanya.