Ogah Biayai PSU, Pj Bupati Buton Ditegur Dewan

Selain menyepakati adanya surat itu, pimpinan DPRD Buton juga menyepakati tiga hal lainnya, jika sekiranya Pemkab tidak memperlihatkan itikad baiknya merespon surat tersebut. Pertama, DPRD Buton akan menemui Mendagri dan meminta agar Pj Bupati Buton diganti, kemudian DPRD Buton juga akan memutuskan koordinasi dengan segala kegiatan pemerintah daerah. “Terakhir, kami tidak akan membahas APBD 2012,” tegas Saleh Ganiru.

Saleh menduga, Pemkab Buton sengaja membuat konspirasi agar PSU tidak terlaksana. Indikasinya, meski sudah dua kali rapat koordinasi, tetap saja Pemkab tak punya itikad baik untuk mencairkan anggaran PSU. Padahal, dalam UU, sangat jelas bahwa kewajiban pemerintah itu menfasilitasi Pilkada. “Yang kami heran, kenapa gubernur membiarkan ini semua. Seandainya gubernur konsisten, kan sudah disepakati dihadapannya bahwa 15 Desember NPHD diteken, tapi kenapa dia tidak tegur Bupati Buton, jangan sampai gubernur dianggap melakukan pembiaran,” tukas kader PBB ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Buton lainnya, Alaidi menyesalkan tindakan Pemkab Buton yang terlihat tidak serius menangani masalah PSU, dengan dua kali mengingkari rencana penandatangan PSU. Makanya, kata Aliadi, pimpinan DPRD Buton menyurati Bupati, agar segera merealisasikan hasil rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sultra, 12 Desember lalu. “Kalau Senin (19/12) Desember ini tidak ada reaksi Bupati atas surat itu, kita akan panggil,” kata kader Hanura ini.

Aliadi juga meminta ketegasan Gubernur Sultra agar mengambil tindakan terhadap Pj Bupati Buton yang nyata-nyata mengabaikan hasil kesepakatan tanggal 12 Desember lalu. Bila Pj Bupati tetap abai, maka itu sama halnya dengan tidak menghargai pihak-pihak yang hadir dalam rapat tersebut, mulai dari polisi dan TNI termasuk Ketua DPRD Sultra.