Ogah Biayai PSU, Pj Bupati Buton Ditegur Dewan

Makanya, KPU Buton berniat untuk berkonsultasikan masalah ini ke KPU Sultra dan KPU Pusat, jangan sampai menyalahi prosedur dan hukum lagi. La Biru ingin mempertanyakan, bagaimana status dari tahapan yang sudah berjalan kalau kemudian harus diulang kembali. Persoalannya, saat memulai tahapan itu, mereka berpedoman pada NPHD yang dibuat Bupati sebelumnya.

“Begitu ganti Bupati, kita disuruh lain lagi. Ini mi yang kita mau tanya ke KPU Pusat,” tandasnya. Yang membuat pembicaraannya dengan Bupati lagi-lagi tak membuahkan hasil karena di tempat yang sama, hadir juga dua orang kandidat bupati, yakni Umar Samiun dan Edi Karno. Tentu saja, KPU merasa tidak nyaman melanjutkan pembicaraan mengenai NPHD itu.

“Saya tidak mau tahu urusan keduanya ada di tempat tersebut. Saya cuma menyampaikan fakta bahwa dua kandidat itu ada di ruangan yang sama dengan kami saat membahas masalah NPHD ini dengan Bupati. Silahkan tanya sendiri kepada mereka, agenda apa keduanya ada di tempat itu, saya tidak berwenang atau berhak mengomentari itu,” tukas La Biru. (abi/awa/jpnn)