Ogah Hadir Debat, Kemampuan Mas Agus Dipertanyakan
jpnn.com - JAKARTA - Keengganan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri undangan acara debat kandidat mulai jadi perhatian.
Sebagian pihak melihatnya sebagai indikasi bahwa putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum siap memimpin Jakarta.
"Saat diundang ke acara dialog antarkandidat di salah satu stasiun TV swasta, yang bersangkutan malah tidak datang padahal ruang seperti ini seharusnya dijadikan sarana menyampaikan pesan dan gagasan sekaligus uji rekam jejak," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira kepada wartawan, Rabu (14/12).
Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakhadiran Agus mungkin menjadi salah satu cara yang diputuskan tim pemenangannya untuk menghindari debat terbuka.
Mengingat debat terbuka tentunya akan menunjukkan kapasitas dan kapabilitas sesungguhnya dari bekas anggota TNI Angkatan Darat itu.
Memimpin Jakarta, sambung Anggawira, tidak sama dengan memimpin pasukan militer.
Dengan jumlah warga cukup besar ditambah dengan problematika klasik yang hingga kini belum mampu dituntaskan maksimal, Anggawira menegaskan, Jakarta harus dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak jelas.
"Itulah hal yang justru paling fundamental sebagai calon pemimpin Jakarta. Yakni harus sosok yang punya rekam jejak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial sehingga memiliki banyak pengalaman dan lebih memahami solusi yang terbaik untuk Jakarta," ungkapnya.
JAKARTA - Keengganan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri undangan acara debat kandidat mulai jadi perhatian. Sebagian
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti