Ogah Naikkan BBM, SBY Dituding Utamakan Popularitas

jpnn.com - JAKARTA - Langkanya BBM bersubsidi karena terjadinya defisit anggaran lantaran besarnya subsidi BBM dituding karena kesalahan pemerintah pimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab penghentian distribusi BBM bersubsidi telah melanggar UU Migas No.22 tahun 2001 pasal 8 ayat 2.

Hal itu disampaikan Mohammad Yamin yang merupakan Koordinator Relawan Seknas Jokowi dalam diskusi publik ’Menyiasati Penghapusan Subsidi BBM dan Kompensasi bagi Orang Miskin" bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Akhmad Syahkroza CA, PhD, dan pengamat politik Boni Hargens.

”Presiden SBY harus bertanggungjawab atas ketidakstabilan harga BBM tersebut. Ini karena SBY tidak mengantisipasi masalah BBM ini. Padahal menjadi tangggung jawab SBY, sedangkan kenaikan harga BBM ini kan terjadi sejak zaman pemerintahannya,” terang Yamin seperti yang dilansir INDOPOS (Grup JPNN.com), Sabtu (30/8).

Yamin juga menduga pemerintahan SBY tidak pernah benar-benar serius dalam mengeluarkan kebijakan menangani kelangkaan kuota subsidi BBM dan kestabilan harganya. Termasuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Akibatnya, harga BBM yang tidak stabil mempengaruhi kehidupan masyarakat yang memang masih tergantung dengan BBM.

”Mulai dari pengalihan kebutuhan akan BBM beralih ke gas. Pemerintah tak pernah serius dalam kebijakannya, padahal penggunaan BBM ini kan sebenarnya bisa dihemat,” terang Yamin.

Sedangkan Boni Hargens menilai, SBY yang menolak permintaan presiden terpilih Jokowi untuk menaikkan harga BBM karena SBY lebih mengutamakan citra dan popularitas di penghujung masa pemerintahannya.

”Sebetulnya sudah sering kami sampaikan kalau rakyat butuh kebijaksanaan SBY untuk menaikkan harga BBM sekarang. Jadi jangan hanya mencari popularitas, sebab kalau hanya popularitas maka rakyatlah yang sengsara,” kata Boni.

Menurut Boni, SBY seharusnya sejak dulu menaikkan harga BBM. Namun hal tersebut selalu ditunda-tunda sehingga angaran untuk subsidi BBM kini membengkak. Padahal dengan penundaan kenaikan harga BBM demi pencitraan politik, hanya akan membebankan pemerintahan baru.