Oh, Ternyata Ini Tujuan PDIP Luncurkan Rekening Gotong Royong

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan resmi meluncurkan Rekening Gotong Royong di kantor partai Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bagi internal, gotong royong tersebut membuktikan kuatnya kesadaran berpartai.
Menurutnya, partai memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik bagi anggotanya. Selain itu juga melaksanakan program kerakyatan partai, pemberdayaan perem
puan dan anak, serta manajemen partai dan program pemenangan pemilu. Sedangkan bagi pihak lain di luar partai, gotong royong ini secara khusus diperlukan untuk membantu partai agar bisa melaksanakan tanggung jawab, khususnya dalam menjalankan sekolah partai.
"Peruntukan pertama untuk pendidikan politik seperti bagi sekolah partai untuk pendidikan bagi calon kepala daerah. Kemudian untuk kegiatan sosial partai, misalnya ada korban bencanan itu kita bisa bantu dengan dana itu," kata Hasto usai peluncuran Rekening Gotong Royong.
Dia menegaskan, gerakan ini bertumpu pada kemandirian keuangan partai. Bagaimana partai mampu mengelola keuangan partai secara transparan dan menjadi pelopor pemberantasan korupsi. Menurut PDIP, di situlah kunci kemerdekaan partai dalam mengambil keputusan politik demi membela kepentingan rakyat.
"Jadi dalam AD/ART partai, satu-satunya PDIP yang sudah memulai transformasi dalam pengelolaan keuangan partai ini," jelasnya.
Dia menambahkan, persentase penggunaan dana yang dihimpun serta diaudit oleh akuntan publik, diperuntukkan 40 persen untuk pendidikan politik, 30 persen program kerakyatan dan pemenangan pemilu, 20 persen pengelolaan manajemen partai dan 10 persen pemberdayaan perempuan dan anak.(fat/jpnn)
JAKARTA - PDI Perjuangan resmi meluncurkan Rekening Gotong Royong di kantor partai Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Sekretaris Jenderal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik