Ojo Dibanding-Bandingke, MotoGP Berbeda dengan Kasus Formula E

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahaean menilai kasus Formula E yang kini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan MotoGP Mandalika.
Pernyataan mantan politikus Partai Demokrat (PD) itu untuk menanggapi unggahan warganet yang membandingkan anggaran penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, NTB, dengan Formula E di Ancol, Jakarta.
“Saya lihat orang-orang yang tidak paham permasalahan sama sekali, cobalah mereka yang membanding-bandingkan itu belajar lagi lebih banyak,” ujar Ferdinand saat dihubungi JPNN.com, Jumat (9/9).
Di beberapa platform media sosial, warganet menyoroti langkah KPK mengusut kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan Formula E. Lembaga antirasuah itu pun memeriksa Gubernur DKI Anies Baswedan.
Netizen lantas membandingkannya dengan MotoGP Mandalika. Sejauh ini KPK tidak mengusut penyelenggaraan balapan motor yang di dibiayai APBN itu.
Menurut Ferdinand, dua balapan itu sangat berbeda sehingga tak bisa dibandingkan. Dia menegaskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika menggunakan APBN dan dana dari sponsor sehingga tidak melanggar aturan.
Selain itu, Sirkuit Mandalika yang bertaraf internasional pun menjadi aset negara. Hal berbeda justru terjadi pada Formula E yang dibiayai APBD.
“Sudah ada aturan yang mengatur kegiatan-kegiatan semacam ini (Formula E) tidak boleh dibiayai oleh APBD, tetapi harus menggunakan sponsor,” tutur Ferdinand.
Ferdinand Hutahaean bereaksi saat pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK soal Formula E dibanding-bandingkan dengan MotoGP Mandalika.
- Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
- Laporan Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD, KPK akan Klarifikasi 95 Senator
- Dapat Motor Terbaik, Marc Marquez Siap Juara MotoGP 2025?
- KPK Tahan Hasto, Ronny PDIP Singgung Izin Hakim Praperadilan
- Megawati tak Menunjuk Plt Sekjen Setelah Hasto Ditahan, Komando dari Ketum PDIP
- KPK Tahan Hasto, Eks Penyidik: Ini Membuktikan Semangat Antikorupsi