Okky Anggap Kartu Sakti Jokowi Abaikan Prinsip Good Governance

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Okky Asokawati mengkritisi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Okky menyebut program jaminan sosial yang dikenal dengan “kartu sakti Jokowi” itu menabrak prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Okky menilai maksud dan tujuan dari program "kartu sakti" itu sangat baik dan layak untuk dijalankan. "Tapi menurut saya harusnya tidak diluncurkan saat ini. Karena dengan diluncurkan kemarin maka good governence terbaikan oleh presiden Jokowi," kata Okky saat dihubungi, Jumat (7/11).

Mantan peragawati itu menambahkan, pemerintah harusnya mempersiapkan program pro-rakyat itu secara matang. Hal-hal seperti payung hukum dan sumber pembiayaannya juga harus sudah jelas sebelum peluncuran.

Selain itu, tambah Okky, pemerintah juga seharusnya melibatkan DPR RI dalam perncanaan. Pasalnya, alikasi anggaran untuk biaya program pemerintahan tetap harus mendapat persetujuan DPR.

"Apalagi KIS ini selain tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dengan DPR, di APBN 2014 maupun 2015 tidak ada mata anggarannya," papar wanita yang pada periode sebelumnya menjadi anggota Komisi IX DPR RI.

Lebih lanjut Okky menyarankan pemerintah untuk menghentikan sementara program KIS serta kartu sakti lainnya. Sehingga, semua kekurangan bisa diperbaiki.

"Ini kesannya terburu peluncuran kartu-kartu itu. Euphoria sudah perlu disudahi. Sekarang waktunya Kabinet Kerja untuk kerja, kerja, kerja," pungkasnya. (dil/jpnn)