Oknum Kapolsek Diduga Setubuhi Putri Tersangka, ART: Ekstrem dan Bodoh

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi kasus oknum kapolsek di Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah yang diduga setubuhi putri seorang tersangka.
Dia menilai perilaku oknum kapolsek itu ekstrem dan bodoh karena berani melakukan perbuatan tersebut dan berkirim pesan mesra melalui WhatsApp kepada korban.
"Ekstrem sekaligus bodohnya perilaku kapolsek ini membuat saya berpikir, jangan-jangan dia pemakai narkoba atau miras," kata Rachman kepada JPNN.com.
Senator yang mewakili daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) itu meminta kapolres setempat mengekspos identitas oknum perwira berinisial ID yang diduga setubuhi putri tersangka itu.
"Selidiki kemungkinan ada korban-korban lain sebelumnya," lanjut Rachman.
Pria yang akrab disapa ART itu juga berharap ID dikenai kewajiban membayar restitusi jika terbukti melakukan tindakan asusila terhadap korban.
Selain itu, dia juga meminta pimpinan di Polri menindak tegas anggotanya yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat.
"Saya terus terang berharap Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit bisa lebih tegas lagi menghukum anggotanya yang melakukan kejahatan seksual," ucap Abdul Rachman Thaha menandaskan.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) anggap tindakan oknum kapolsek diduga setubuhi putri tersangka, ekstrem dan bodoh, begini kalimatnya.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien