Oknum KUA Terus Disorot

jpnn.com - JAKARTA – Meski sempat redup dari pemberitaan media massa, namun Kementerian Agama (Kemenag) terus menyoroti adanya pungutan liar (pungli) nikah yang dilakukan oknum petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Bahkan, Kemenag sempat geram lantaran masih ada laporan warga yang menyebut oknum petugas KUA melakukan pungli. Laporan tersebut tentu membuat citra lembaga berfalsafah Ikhlas Beramal itu pun kian tercoreng.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kemenag Abdul Djamil menegaskan, pihaknya tidak pernah membenarkan petugas KUA meminta uang jasa pernikahan pada keluarga mempelai. Apalagi sampai mematok uang jasa yang harus diberikan mempelai pada petugas.

"Itu jelas-jelas pungli. Dan saya tidak pernah mentoleransi adanya pungli yang dilakukan petugas KUA. Sanksinya sangat keras!" ujarnya di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (2/8).

Dia memastikan bakal merespon secara langsung laporan warga terkait adanya oknum petugas KUA yang memang melakukan pungli. Pelakunya dapat diancam pidana sekaligus pemecatan dari jabatan. Bahkan bisa pula dicopot dari status sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Menurutnya, kondisi yang dialami petugas KUA memang cukup sulit. Mereka diminta melayani tugas mencatat pernikahan di luar jam bekerja. Jumlahnya bisa puluhan kali dalam sebulan.

Padahal, petugas KUA merupakan PNS yang memiliki jam kerja tertentu dengan aturan yang sama seperti pegawai lainnya, yakni memiliki hak libur pada waktu yang telah ditentukan.

"Nyatanya petugas KUA itu tetap bekerja pada jam yang ditentukan dan diatur. Lokasi kerjanya pun tidak lagi pada tempat yang biasa," paparnya.