Oknum Pejabat Dituding Otaki Penjualan LKS ke Sekolah
Lebih lanjut, Muslim sepakat dengan Riky, bahwa LKS itu tidak diperlukan. Sebab, LKS itu tak ubahnya rencana pelaksanaan pembelajaran (handout). Adalah tugas para guru untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut.
DPRD, timpal Riky lagi, sangat mendukung bila para guru berniat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), para guru dapat merumuskan LKS yang bermuatan lokal yang sesuai dengan anak-anak Batam. Anggota dewan siap mendorong dalam bentuk anggaran.
"Sehingga bukan sinetron yang diajarkan di sana atau yang mengarah ke unsur pornografi yang muncul di sana. Harusnya budaya lokal kita," tutur Riky.
Para orangtua tidak perlu khawatir jika anak-anaknya tak menggunakan LKS. Karena mereka memiliki buku paket. Buku paket itu akan disusun menjadi silabus-silabus. Silabus itulah yang akan menjadi handout para siswa.
"Sekarang, di Jawa itu sudah tidak ada lagi pakai LKS. Di Batam saja yang sampai sekarang, LKS masih abadi," ujarnya.(ceu/she)
Polemik jual-beli dan penggunaan lembar kerja siswa (LKS) diyakini dimainkan oleh satu jaringan besar.
Redaktur & Reporter : Budi
- PPPK 2024 Tahap II, 204 Tenaga Non-ASN Sudah Mendaftar
- Penjelasan Polisi Terkait Kronologi Bentrokan Warga dengan Pekerja di Rempang Galang Batam
- Puluhan Juru Parkir Liar di Kota Batam Ditertibkan Polda Kepri
- Tahanan Ditemukan Tewas Tergantung di Rutan Kejari Batam, Petugas Dengar Ada Teriakan
- Polda Riau Sita 4 Apartemen Senilai Rp 2,1 Miliar di Batam, Salah Satunya Milik Bang Uun
- 2.913 Peserta Siap Ikuti Seleksi Kompetensi PPPK di Batam