Oknum PNS Judi Terancam Dipecat
jpnn.com - GORONTALO - Dugaan dua oknum PNS terlibat kasus judi bakal berbuntut panjang. Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pun bakal menjatuhkan sanksi tegas jika oknum PNS benar-benar terbukti bersalah.
"Tentunya kami akan ambil langkah tegas, jika benar-benar melakukan kesalahan. Sanksi terberatnya bisa dengan pemecatan," tegas Jusmerni Nadjamudin, Kepala BKD Kota Gorontalo, ketika dikonfirmasi Gorontalo Post (Grup JPNN), Kamis (7/8).
Namun diakuinya, hingga saat ini belum ada laporan terkait masalah judi yang melibatkan salah seorang PNS yang bekerja di lingkungan Pemkot Gorontalo itu.
"Kita tentunya pasti akan melakukan tindakan melalui badan etik sesuai dengan aturan kepegawaian," katanya.
Sebelumnya, Kapolsek Kota Barat AKP Ismail Husain mengatakan, penangkapan oknum PNS tersebut merupakan aduan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya judi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, langsung dilakukan penangkapan. Dua oknum PNS sendiri saat ini sudah ditahan dan dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Seperti yang diberitakan, dua oknum PNS tersebut ditangkap di salah satu rumah warga di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat, tengah melakukan judi Qiu-Qiu, Jumat (1/8). Keduanya yakni JS alias Jumadin yang diketahui bertugas di Pemkot Gorontalo dan IB alias Ibrahim yang tercatat merupakan PNS di Pemprov Gorontalo. Keduanya ditangkap bersama tiga warga lainnya.(nat)
GORONTALO - Dugaan dua oknum PNS terlibat kasus judi bakal berbuntut panjang. Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pun bakal menjatuhkan sanksi tegas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polda Jawa Barat Gagalkan Peredaran 1 Juta Butir Obat Keras Ilegal
- PPPK 2024 Tahap II: Kaltim Siapkan 9.195 Formasi, Ada Syarat Umum & Khusus Bagi Pelamar
- Ratusan Polisi Bersiaga Amankan Wisuda di Kampus Unpar Bandung Pascateror Bom
- Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Banyuasin, 8 Orang Ditangkap
- Kinerja Transparan, Pemkab Bekasi Raih Predikat Kabupaten Informatif
- Pemda Mengasumsikan 2025 Masih Ada Honorer, Gaji Jangan Lagi 3 Bulan Sekali