Oknum PNS, Tersangka Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua Ajukan Gugatan Praperadilan

jpnn.com, SURABAYA - Syamsul Arifin, PNS Pemkot Surabaya yang menjadi tersangka kasus rasisme Asrama Papua Jalan Kalasan Surabaya, Agustus lalu menempuh jalur praperadilan.
Upaya ini ditempuh melalui Nura Zizahtus Shoifah isteri tersangka sebagai pemohon praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka yang menjerat sang suami.
Nura membantah jika suaminya telah melakukan aksi diskriminasi SARA seperti yang dituduhkan.
Dia mengaku sang suami bertugas sebagai ASN Pemkot Surabaya saat itu dan membela bendera merah putih.
Dalam praperadilan ini, penasihat hukum keluarga tersangka rasisme menyebut, para termohon praperadilan adalah Kapolda Jawa Timur, serta Dirreskrimsus Polda Jawa Timur.
"Kami siap memberikan bukti-bukti untuk menguji penetapan tersangka, sekaligus pasal berlapis yang dikenakan kepada pihak tersangka," ujar penasihat hukum tersangka Hishom Prasetyo.
Dia menilai, pasal ITE dan diskriminasi ras yang dikenakan terhadap tersangka sangat tidak tepat.
"Pasalnya, tersangka bukanlah yang melakukan perekaman video, maupun yang menyebarkan video yang menjadi alat bukti polisi," ujar Hishom.
Tersangka bukanlah yang melakukan perekaman maupun yang menyebarkan video kasus rasisme asrama Papua.
- KPK Tahan Hasto, Ronny PDIP Singgung Izin Hakim Praperadilan
- PN Jaksel Terima 2 Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Ingin Mengajukan Praperadilan Lagi, Hasto Minta KPK Tunda Pemeriksaan
- Hakim yang Tolak Praperadilan Hasto Dinilai Mampu Pertahankan Independensi
- Kecewa, Kubu Hasto Sebut Putusan Praperadilan sebagai Pembodohan Hukum
- Semangati Hakim Djuyamto, Pakar Harap Putusan Praperadilan Hasto Tak Mengacu Opini