Oknum PNS yang Bawa Mobil Dinas Mudik Bakal Kena Sanksi
jpnn.com, PANGKALPINANG - Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti agar pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang tidak menggunakan mobil dinas selama lebaran.
Terlebih, katanya, mobil dinas tersebut dibawa mudik hingga ke luar pulau.
"Setiap tahun, selama lebaran tentunya pejabat negara tidak menggunakan mobil dinas, apalagi dibawa mudik ke luar pulau. Dan kita harapkan pejabat pemkot bisa mematuhinya," ujar Sopian kepada Babel Pos (Jawa Pos Group), Rabu (21/6) kemarin.
Menurut Sopian, memang membawa mudik mobil dinas ke kampung halaman secara ketentuan tidak ada aturan tegas yang melarang. Begitu juga dengan larangan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui surat imbauan.
"Membawa mobil dinas mudik itu sifatnya imbauan dan anjuran. Tak ada sanksi. Sanksinya moral dari masyarakat. Sanksi disiplin tak ada," terangnya.
Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, Sopian mengakui masih banyak para pejabat menggunakan mobil dinas selama lebaran. Namun untuk di dalam kota, Mantan Camat Rangkui ini masih bisa memakluminya.
"Memang kalau sampai dibawa mudik kita belum dapat laporan, tapi kalau untuk seputaran Pangkalpinang masih banyak, dan itu kita bisa memakluminya," katanya.
Pada prinsipnya, dikatakan Sopian, kendaraan dinas hanya digunakan pada saat dinas saja. Diluar itu, para pejabat harus bisa mengaturnya.
Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti agar pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang tidak menggunakan
- Kapolri Minta Masyarakat Tak Memaksa Berkendara Jika Lelah Menyetir
- 7.657 Penumpang Diprediksi Masuk Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang di Puncak Nataru
- Natal & Tahun Baru, Dishub Sumut Terapkan Pembatasan Operasional Angkutan Logistik
- Prabowo Ingin Para Menteri Pakai Mobil Maung, Erick Thohir: Harus Ada Tahapan
- Pemerintah China Pilih Kendaraan Listrik Ini untuk Dijadikan Mobil Dinas
- Jasa Raharja Raih Penghargaan Kolaborasi Aktif Pengamanan Arus Mudik dan Arus Balik