Oktober, Jatah BBM Subsidi Diprediksi Habis
Minggu, 11 Maret 2012 – 06:49 WIB

Foto: Ramdhani/Radar Bandung
Sebab, papar Andy, jika konsumsi BBM bersubsidi terus dalam tren tinggi, kuota sebesar 37,5 juta kl yang dipatok dalam APBN 2012 dipastikan jebol. "Kalau kuota BBM subsidi nanti tidak ditambah dan konsumsi masih tetap seperti ini (tinggi, Red), jatah BBM subsidi akan habis pada Oktober 2012," sebutnya.
Baca Juga:
Karena itu, lanjut Andy, BPH Migas beserta Kementerian ESDM dan Pertamina akan menggencarkan sosialisasi bahwa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi hanya masyarakat tidak mampu. "Jadi, meski tidak ada aturan pembatasan, kami berharap pemilik mobil pribadi bisa beralih ke BBM nonsubsidi, apalagi jika nanti harga BBM subsidi sudah naik," ujarnya.
Namun, imbauan semacam itu tampaknya tidak akan efektif untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. Pasalnya, pertumbuhan jumlah kendaraan yang selama ini menjadi faktor utama naiknya konsumsi BBM pada 2012 tetap tinggi.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, sepanjang Januari 2012 saja total penjualan mobil dari pabrikan ke diler (wholesales) 78.623 unit atau 6,27 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode Januari 2011 yang sebesar 73.987 unit. Adapun penjualan dari diler ke konsumen pada Januari 2012 naik lebih besar, yakni 8,99 persen, dari 69.888 unit pada Januari 2011 menjadi 76.168 unit. (owi/c11/nw)
JAKARTA - Tren konsumsi BBM bersubsidi mulai melandai. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan, konsumsi BBM bersubsidi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dirut Bank DKI Jamin Dana Nasabah Aman dan Non-tunai KJP Plus Tetap Lancar
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 April 2025, UBS dan Galeri24 Sama Saja
- Transaksi Tabungan Emas Pegadaian Diproyeksikan Naik 10 Kali Lipat pada Akhir April
- 165.466 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
- Satgas Ramadan & IdulFitri Pertamina Dinilai Berhasil Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi