Oligarki Musuh Bersama

Kaum intelektual, aktor politik, pelaku industri nasional, tokoh dan komunitas keagamaan, elemen gerakan rakyat, ormas-ormas, individu, dan seluruh rakyat biasa berhimpun membangunan kekuatan atau poros politik baru anti oligarki.

Simultan dengan pembangunan poros politik anti-oligarki, Profesor Firman Noor dari LIPI menyarankan adanya upaya penciptaan sebuah ekosistem yang bercirikan solidaritas komunitas, penghormatan atas hukum, pengedepanan etika politik, budaya demokrasi rasional, penghargaan atas kebebasan berekspresi, self-sufficient dan berkesadaran politik.

Tak kalah penting adalah perbaikan sistem pemilu, terutama penghapusan ambang batas dan membatasi kerabat dan keluarga dekat petahana menduduki jabatan yang sama.

Kekinian, bangsa kita perlu belajar dari negara Ukraina yang telah berhasil menyusun dan meloloskan UU yang melarang oligarki terlibat dalam politik.

Indonesia pun harus mempunyai UU yang anti-oligarki yang menjadi turunan langsung dari pasal 33 UUD 1945 (asli) dan Pancasila serta menjadi payung bagi seluruh kegiatan ekonomi nasional di semua sektor. Itulah solusi bersama menuju Indonesia yang adil makmur. Indonesia tanpa oligarki, Indonesia harus bisa!(***)