Olly Anggap Tudingan Nazaruddin Tak Berdasar

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Olly Dondokambey, menanggapi santai tudingan Muhammad Nazaruddin yang menyebut Bendahara Umum PDI Perjuangan itu kecipratan uang korupsi, termasuk dari peoyek KTP elektronik (e-KTP). Olly pun mempersilakan Nazaruddin terus berkoar.
"Saya tidak terlalu pusing dengan kicauan Nazar. Masih banyak tugas komisi yang harus saya urus, jadi silakan dia berkoar-koar," kata Olly kepada JPNN, Kamis (29/8).
Olly yang baru saja terpilih sebagai ketua Komisi XI ini menambahkan, dirinya enggan berpolemik di media terkait tudingan Nazaruddin. Sebab, Olly memilih menyerahkan tudingan-tudingan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya kan tidak pernah ingkar kalau dipanggil KPK untuk klarifikasi. Jadi biarkan Nazar komentar macam-macam di media, saya tidak mau terpancing dengan ocehannya," terangnya.
Apakah Olly tidak ingin melaporkan Nazar ke polisi atas tudingan-tudingan itu? Olly menjawab diplomatis.
"Saya tidak mau berpolemik di media. Kalau dia (Nazar) terbiasa koar-koar di media, saya tidak. Mari kita hormati KPK yang saat ini tengah menjalankan tugasnya," tandasnya.
Dari laporan Nazaruddin ke KPK, nama Olly Dondokambey disebut kecipratan USD 1 juta dari proyek e-KTP. Selain itu, dua pimpinan Banggar lainnya, yakni Melchias Markus Mekeng dan Mirwan mir masing-masing mendapat USD 500 ribu. (esy/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Olly Dondokambey, menanggapi santai tudingan Muhammad Nazaruddin yang menyebut Bendahara Umum
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Periksa Edwar Darwis terkait Kasus Korupsi Rujab DPR
- Ke Magelang, Prabowo Akan Pimpin Parade Senja di Retret Kepala Daerah
- Kementan Bersama NCA dan UGM Menggelar Konsultasi Bekerja di Pertanian Jepang
- Kepala BKN: PNS & PPPK Aset Negara, Harus Dilindungi, Ditingkatkan Kesejahteraannya
- Ahmad Ali Mangkir dari Panggilan KPK terkait Kasus TPPU Rita Widyasari
- Usut Gratifikasi ke Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos Bharata Millenium Pratama hingga BPR Olympindo