Ombudsman: ASN yang Tidak Netral Pengaruhi Kualitas Pelayanan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menjelaskan dampak politisasi dalam birokrasi yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan Robert dalam Talkshow Sinergi Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Menurut dia, kualitas output berupa pelayanan publik tidak terlepas dari kualitas input dalam birokrasi yaitu ASN.
"Isi input yang sudah tidak netral bekerja, bukan berbasis pada kompetensi semata dekat dengan kekuasaan," kata Robert pada Selasa (31/5).
Dengan begitu, dia menyebut kinerja pelayanan terhadap masyarakat dinilai tidak akan maksimal.
"Memang rentang rantai proses pelayanan publik itu tidak hanya menunggu di hilir, tetapi juga melihat dapurnya," ujar Robert.
Untuk itu, dia menilai sinergi pengawasan netralitas ASN ini perlu dilakukan bersama Komisi ASN (KASN). (mcr9/jfat/pnn)
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menjelaskan dampak politisasi dalam birokrasi yang melibatkan ASN terkait Pilkada Serentak 2024.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Dea Hardianingsih
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Minta Masyarakat Kawal Netralitas ASN di Pilkada 2024
- Dukung Penuh Pengamanan Pilkada di Puncak, Tim Asistensi Operasi Damai Cartenz 2024 Turun Gunung
- Fifian Adeningsi Mus Berkomitmen Wujudkan Kabupaten Kepulauan Sula yang Cerdas dan Bahagia
- Survei TBRC: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Diprediksi Menang di Pilwalkot Bekasi