Ombudsman Minta Daerah Lain Tiru Karawang Tangani Kasus Serupa
"Agar kerugian perseroan tak semakin membengkak maka perhatian revitalisasi mesti ditujukan pada kilang-kilang tua yang sudah 'lemah' untuk berproduksi lebih." ungkapnya.
Sebab, lanjut dia, jika jumlah produksi tak bergerak dan bahkan menurun, maka pemerintah terus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Pengelolaan aset Pertamina menuntut profesionalisme manajemen utamanya level manajer ke atas (bidang kilang minyak)," tegasnya.
Bupati Cellica menegaskan kejadian tumpahnya pipa minyak pertamina di tahun 2018 mendapat perhatian serius oleh Pemkab Karawang.
Pasalnya, dampak lingkungan kebocoran minyak tersebut langsung dirasakan masyarakat yang tinggal di pesisir, termasuk nelayan dan petani tambak.
"Pasca kejadian itu, kami langsung beri arahan dan meminta di setiap desa mengkoordinir warga mereka yang terdampak. Hal itu untuk menginvestigasi dan menginventalisir kerugian yang dialami warga, termasuk kerugian materi," kata Bupati.
Selanjutnya, Pemkab Karawang meminta pihak Pertamina untuk bertanggung jawab memberikan kompensasi.
Pertama, pemberian air bersih dan pelayanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Karawang dinilai Ombudsman RI sangat responsif dalam menangani masalah yang melibatkan masyarakat dan pihak yang menimbulkan kerugian.
- Selamat! 519 Peserta Lulus Pertamina UMK Academy
- Tinjau Kesiapan Satgas Nataru, Menteri ESDM: Allhamdulillah, Kondisi Aman
- Daur Ulang Minyak Jelantah, Pertamina Patra Niaga Luncurkan Green Movement UCO
- Jelang Nataru, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Terminal BBM & LPG di Banten
- Jaga Kelancaran Pasokan Energi Selama Nataru, PIS Siapkan 326 Armada Tanker
- Pertamina Dukung Festival Ciliwung 2024 sebagai Komitmen pada Keberlanjutan Lingkungan