Ombudsman Minta Dilibatkan dalam Pengawasan Seleksi CPNS

JAKARTA - Banyaknya masalah yang berkaitan dengan publik, salah satunya rekrutmen CPNS dan mutasi pejabat, mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk ikut dalam pengawasannya. Karena itu, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Red) diharapkan melibatkan ORI dalam mengawal pelaksanaan rekrutmen CPNS maupun mutasi.

"Selama ini, banyak laporan masuk berkaitan dengan permasalahan-permasalahan CPNS, serta mutasi pejabat. Karena itu ORI sebaiknya dilibatkan juga dalam pengawasannya. Apalagi hingga kini, ORI belum banyak dikenal masyarakat, bahkan (oleh) aparatur daerah sekalipun," kata Ketua ORI, Danang Girindrawardana, di Jakarta, Selasa (26/4).

Danang juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah, sebagai (petunjuk) pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini untuk mengefektifkan peran dan fungsi Ombudsman.

"PP tersebut nantinya dapat dijadikan rujukan dan dapat memaksa daerah membuat Perda tentang pelayanan publik. Sebelum ada PP-nya, daerah masih bisa mengelak untuk melaksanakan UU Pelayanan Publik tersebut," cetusnya.