Ombudsman Persoalkan Larangan SPBU di Tol Jual BBM Subsidi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah wajib melibatkan pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan. “Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maka kualitas  pelayanan publik semakin meningkat,” tandasnya.(esy/jpnn)