Ombudsman RI Panggil Kadis Kesehatan DKI, Ada Potensi Pelanggaran?

jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, terkait pemberian vaksin kepada Helena Lim.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyebutkan pemanggilan itu dilaksanakan untuk meminta keterangan.
"Sejauh ini sudah menyatakan oke (iya) hadir, belum ada rencana pembatalan. Pemanggilan secara dijadwalkan pukul 10.00 WIB," kata Teguh, di Jakarta, Rabu (17/2).
Teguh menjelaskan, pihaknya mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan tata kelola vaksinasi di Jakarta sesuai dengan Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Beberapa hal yang digali oleh Ombudsman dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yakni mulai dari proses perencanaan vaksinasi (kesiapan sarana prasarana, SDM dan sistem).
Kemudian, proses verifikasi data dan otorisasi di setiap proses untuk mengantisipasi potensi dugaan vaksin tidak diterima oleh yang berhak.
"Karena ini juga untuk perbaikan bagi tata kelola vaksinasi di Jakarta di tahap II selanjutnya," kata Teguh.
Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya telah mengirimkan undangan pemanggilan kepada Dinas Kesehatan DKI pada Senin (15/2).
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memanggilan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, terkait pemberian vaksin kepada Helena Lim. ORI akan meminta keterangan soal vaksinasi tersebut.
- Ahli Hukum Sebut Vonis Banding untuk Harvey Moeis dan Helena Lim sebagai Putusan Sesat
- Hukuman Helena Lim Diperberat jadi 10 Tahun Penjara
- Kabupaten Garut Butuh 10 Ribu Dosis Vaksin PMK untuk Atasi Wabah
- Ateng Sutisna Minta KPK & Ombudsman Usut Sertifikat Area Pagar Laut
- Etana Dorong Kenandirian Farmasi Nasional Melalui Vaksin Lokal
- Mengapa Sertifikat HGB-SHM Kawasan Pagar Laut Bisa Terbit, Pak Nusron?