Ombudsman Segera Panggil Gubernur Anies soal PKL Tanah Abang
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menilai ada yang salah dalam kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup sebagian jalan di Tanah Abang demi tempat bagi pedagang kaki lima (PKL). Untuk itu, Ombudsman akan memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan.
Adrianus mengatakan, kebijakan Anies menutup jalan di kawasan Tanah Abang untuk berjualan PKL telah menabrak sejumlah aturan dan regulasi. “Untuk itu kami panggil pihak gubernur (Anies, red) membicarakan hal ini," ucap Adrianus di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Selain itu, Ombudsman juga akan mengundang para pedagang di sejumlah blok di Pasar Tanah Abang serta para PKL di sekitarnya. Tujuannya adalah mencari solusi atas masalah itu.
Komisioner Ombudsman berlatar belakang krimonolog itu mengharapkan ada kebijakan soal Tanah Abang yang bisa menjadi solusi tanpa harus menabrak aturan. "Nanti keluar rekomendasi atau saran yang bersifat final dan mengikat," ucap dia. (mg1/jpnn)
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menilai ada yang salah dalam kebijakan Pemprov DKI soal pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Warga Bentrok dengan Pekerja Proyek di Tanah Abang, 1 Orang Tewas
- Layanan Terbaik Pengelola Zakat, Raih Penghargaan Tertinggi Ombudsman
- Kinerja Pelayanan Publik Pemda di Jateng Oke, Ombudsman Beri Apresiasi
- Yakin Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies Baswedan: Lihat Data KPU
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count