JPNN.com 
Omnibus Law Perpajakan Sasar Netflix dan Amazon
Senin, 16 Desember 2019 – 23:03 WIB
Menkeu Sri Mulyani menyebut hanya sedikit ASN yang punya niat korupsi. Foto: Ricardo/JPNN.com
"PPh untuk surat berharga dan juga bagi daerah bisa memberikan insentif bagi pajak daerah, dan juga untuk kluster tertentu," katanya.
Mulyani berharap pembahasan ini bisa dilakukan pada saat masa sidang 2020 dimulai. "Kami akan mulai konsultasi dengan para stakeholder," tegasnya. (boy/jpnn)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjalankan pembahasan omnibus law di bidang perpajakan.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Menkeu Bilang Tugas Guru Sangat Berat, Mendikdasmen Bicara Sertifikasi PNS, PPPK, Honorer
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- Majoo Expert Solusi Nyata untuk Para Pelaku Usaha di Indonesia
