Omnibus Law Perpajakan Sasar Netflix dan Amazon
Senin, 16 Desember 2019 – 23:03 WIB
Menkeu Sri Mulyani menyebut hanya sedikit ASN yang punya niat korupsi. Foto: Ricardo/JPNN.com
"PPh untuk surat berharga dan juga bagi daerah bisa memberikan insentif bagi pajak daerah, dan juga untuk kluster tertentu," katanya.
Mulyani berharap pembahasan ini bisa dilakukan pada saat masa sidang 2020 dimulai. "Kami akan mulai konsultasi dengan para stakeholder," tegasnya. (boy/jpnn)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjalankan pembahasan omnibus law di bidang perpajakan.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Netflix Menguji Coba Fitur Pencarian Baru Berbasis OpenAI, Masih Terbatas di iOS
- Menkeu: Kalau Tunjangan Profesi Lebih Kecil dari Tukin, Kami Tambahkan
- Sri Mulyani Ungkap tak Semua Dosen Terima Tukin, Begini Penjelasannya
- Kabar Gembira tentang Pencairan Tukin Dosen ASN, Alhamdulillah
- Waspada, Modus Penipuan Unlock IMEI
- Warga Jateng Antusias Bayar Pajak Kendaraan, 3 Hari Tembus Rp 28 Miliar