Omon-Omon Pemangkasan Anggaran: Efisiensi yang Kontradiktif?

Omon-Omon Pemangkasan Anggaran: Efisiensi yang Kontradiktif?
Pengamat dan hali mengkritisi sekaligus menyodorkan alternatif realokasi anggaran usai pemerintah umumkan efisiensi anggaran. (Foto: ANTARA FOTO/ Aditya Pradana Putra)

Selain itu ada juga anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Keuangan yang ikut digunting.

Sebaliknya, ada 17 kementerian dan lembaga yang luput dari efisiensi anggaran.

Di antaranya adalah Kementerian Pertahanan (Rp166,2 triliun), Kepolisian RI (Rp126,6 triliun), Badan Gizi Nasional (Rp71 triliun), Badan Intelijen Negara (Rp7 triliun), dan Mahkamah Agung (Rp12 triliun).

Efisiensi untuk bayar utang?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira membaca alasan pemerintah melakukan efisiensi dari dua sudut pandang: utang negara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebelum membiayai program-program pemerintah, memang kebutuhan paling besar saat ini adalah melakukan pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utangnya," ujar Bhima.

Dilaporkan utang jatuh tempo pemerintah Indonesia yang harus dibayar pada tahun 2025 mencapai angka Rp800,33 triliun.

"Bunganya yang harus dibayar itu Rp550 triliun, jadi Rp1.350 triliun ... artinya ini harus dicari pendanaannya."

"Utang adalah akumulasi kegagalan sepuluh tahun terakhir yang membangun infrastruktur secara ugal-ugalan ... yang tidak punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, utilitasnya rendah, dan tidak berkorelasi dengan penciptaan lapangan usaha yang produktif," kata Bhima.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementeriaan dan lembaga

Sumber ABC Indonesia
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News