Omon-Omon Pemangkasan Anggaran: Efisiensi yang Kontradiktif?

Selain itu ada juga anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Keuangan yang ikut digunting.
Sebaliknya, ada 17 kementerian dan lembaga yang luput dari efisiensi anggaran.
Di antaranya adalah Kementerian Pertahanan (Rp166,2 triliun), Kepolisian RI (Rp126,6 triliun), Badan Gizi Nasional (Rp71 triliun), Badan Intelijen Negara (Rp7 triliun), dan Mahkamah Agung (Rp12 triliun).
Efisiensi untuk bayar utang?
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira membaca alasan pemerintah melakukan efisiensi dari dua sudut pandang: utang negara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sebelum membiayai program-program pemerintah, memang kebutuhan paling besar saat ini adalah melakukan pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utangnya," ujar Bhima.
Dilaporkan utang jatuh tempo pemerintah Indonesia yang harus dibayar pada tahun 2025 mencapai angka Rp800,33 triliun.
"Bunganya yang harus dibayar itu Rp550 triliun, jadi Rp1.350 triliun ... artinya ini harus dicari pendanaannya."
"Utang adalah akumulasi kegagalan sepuluh tahun terakhir yang membangun infrastruktur secara ugal-ugalan ... yang tidak punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, utilitasnya rendah, dan tidak berkorelasi dengan penciptaan lapangan usaha yang produktif," kata Bhima.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementeriaan dan lembaga
- Ada Pihak Ingin Presiden Prabowo Dihabisi Setelah UU TNI Direvisi
- UNHCR Khawatirkan Nasib Jutaan Pengungsi Terdampak Efisiensi Anggaran
- Kabar Australia: Pihak Oposisi Ingin Mengurangi Jumlah Migrasi
- Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa di Turki Berlanjut, Jurnalis BBC Dideportasi
- Soroti Pengelolaan Zakat, Prabowo: Harus Sampai ke Rakyat yang Membutuhkan
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan di Korea Selatan, 24 Nyawa Melayang