Omon-Omon Pemangkasan Anggaran: Efisiensi yang Kontradiktif?

Upaya refinancing utang negara ini, menurut Bhima, sulit dilakukan karena situasi imbal hasil surat berharga negara untuk tenor sepuluh tahun yang terus meningkat, bahkan menyentuh angka tujuh persen.

"Itu artinya persepsi risiko terhadap kemampuan pemerintah membayar utang semakin naik ... artinya mencari pinjaman dari luar negeri hari ini dengan situasi geopolitik seperti sekarang, enggak mudah sehingga harus dicari sumber dari dalam negeri." 

"Efisiensi yang brutal dan tak ada dalam rencana" dikatakan Bhima menjadi jalan terakhir setelah rasio pajak yang tidak naik dan penerimaan pajak yang malah terhambat oleh sistem coretax.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menambahkan pemerintah masih relatif kurang mengejar pendapatan negara, misalnya dari pajak.

"Kemarin upaya yang dilakukan untuk menaikkan PPN ke 12 persen ternyata gagal dieksekusi, ... tetapi ada sumber pendapatan lain yang sebenarnya bisa dimaksimalkan, misalnya dari pajak perusahaan besar dan pajak orang yang superkaya." 

"Atau dari penerimaan negara bukan pajak seperti sumber pendapatan dari tambang atau sawit yang sebenarnya masih bisa digali lagi," kata Misbah. 

Makan Bergizi Gratis yang tepat sasaran dan alternatif realokasi anggaran

Meski mengakui langkah efisiensi anggaran punya implikasi positif jika bertujuan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial, CELIOS mengkritisi realokasi anggaran efisiensi sebesar Rp306,7 triliun yang disebut-sebut akan dialokasikan seluruhnya ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG diproyeksikan memerlukan anggaran Rp400 triliun per tahun dan diberlakukan secara universal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi individu penerimanya.