Omongan Menteri Trenggono Disebut Tidak Mendasar oleh Pihak Kades Kohod, Waduh

jpnn.com - Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin melalui kuasa hukumnya, Yunihar merespons soal hukuman denda administratif sebesar Rp 48 miliar yang dilayangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada kliennya, terkait dengan pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Yunihar mengatakan sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar dan relevan sehingga terlihat dipaksakan untuk menjerat kliennya itu.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang disampaikan yang terhormat Menteri KKP," kata dia di Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

Yunihar bahkan mengaku belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan sebagai tersangka Kades Kohod Arsin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang.

"Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi," ujarnya.

Walakin, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan KKP.

Pihaknya juga menegaskan bahwa Arsin hingga Sabtu kemarin belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resmi tentang sanksi dari KKP.

"Kami tahunya dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan," tutur Yunihar.