Omongan Politikus Ini Diduga Pesanan Importir Gula

jpnn.com - JAKARTA – Pemerhati Gula Nusantara Gatot Triyono menyayangkan pernyataan anggota Komisi IV DPR Abdul Wachid yang mendesak pemerintah menutup 9 industri gula rafinasi dari 11 yang ada.

Di menilai pernyataan tersebut berpotensi membunuh industri makanan dan minuman nasional yang meyerap tenaga kerja formal dan informal 18,9 juta pekerja. Selain itu, akan meningkatnya inflasi secara nasional karena mahalnya harga makanan dan minuman akibat tingginya harga gula.

“Pernyataan Wachid patut dicurigai pesanan para importir gula putih sebagai suatu cara untuk menekan pemerintah membuka kran import gula putih secara langsung. Padahal impor gula putih tersebut tidak memberikan value added untuk industri dalam negeri karena tidak melalui proses rafinasi menjadi gula putih dan menambah beban devisa negara," kata Gatot di Jakarta, Kamis (7/4).

Selain itu, lanjutnya, gula impor tidak terjamin kandungan icumsa-nya sehingga bisa membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkomsumsinya. Gula impor ini juga pada akhirnya akan menghancurkan pabrik gula milik BUMN dan menjatuhkan harga panen tebu petani dan Petani tebu makin merana nasibnya.

Karena itu, Ketua Indonesia Sugar Watch ini menyarankan pemerintah Jokowi untuk membiarkan 11 Industri rafinasi tetap memproduksi gula kristal sampai dengan tumbuhnya pabrik-pabrik gula milik BUMN.

Dari proyeksi kebutuhan gula nasional di tahun 2015, kebutuhan gula nasional mencapai 5,77 juta ton dan tahun  2016 menjadi 5,97 juta ton. Sementara jumlah produksi Nasional untuk tahun 2016 akibat el nino akan turun mendekati 2 juta ton dibandingkan produksi tahun 2015 yang sebesar 2.9 juta ton.

“Dengan kondisi ini, keberadaan industri gula rafinasi sangat dibutuhkan. Jadi pernyataan anggota DPR tersebut menunjukan ketidakpekaan dengan dampak jika 11 industri rafinasi gula ditutup," tegasnya.

Akibat produksi gula yang terus anjlok ini, kebutuhan gula nasional untuk konsumsi langsung sekitar 3 juta lebih ton tidak cukup untuk dipenuhi oleh produksi dalam negeri.