Ongkos Pegawai Tumbuh Lebih Cepat Dari Jumlah Pegawai

JAKARTA - Keputusan pemerintah melakukan moratorium rekrutmen PNS tidak secara otomatis meringankan membengkaknya beban belanja birokrasi.  Kajian yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan beratnya belanja pegawai justru lebih disebabkan semakin meningkatnya ongkos pegawai dibandingkan jumlah pegawai itu sendiri.

Sekjen FITRA Yuna Farhan menyebut rata -rata kenaikan jumlah pegawai dalam 5 tahun terakhir adalah 2 persen. Sedangkan, kenaikan belanja pegawai jauh lebih signifikan, yakni 20 persen. "Jadi, pemberlakuan moratorium rekrutment PNS saja tidak akan membawa dampak siginifikan untuk mengurangi beban negara," kata Yuna di Jakarta, kemarin (24/7).

Dia mencontohkan kebijakan pemberian remunerasi sebenarnya termasuk yang secara signifikan ikut mendorong meningkatnya beban belanja birokrasi. Pemberian remunerasi mengansumsikan rendahnya gaji pegawai sebagai pemicu budaya korupsi dan rendahnya kinerja birokrasi. Karena itu diperlukan insentif untuk mencegah perilaku buruk tersebut.

Awalnya, kebijakan ini dipelopori di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2007. Dalam perkembangannya, untuk mendukung program remunerasi di beberapa kementerian, termasuk Polri dan Mahkamah Agung, melalui APBN  Perubahan 2010 telah dianggarkan Rp 13,4 triliun. Tapi, menurut Yuna, pemberian remunerasi tanpa disertai mekanisme punishment yang tegas tidak akan efektif.