Ongkos Pegawai Tumbuh Lebih Cepat Dari Jumlah Pegawai
Istana Gagal Memberi Contoh Tauladan Reformasi Birokrasi
Senin, 25 Juli 2011 – 06:53 WIB
"Terkuaknya kasus Gayus Tambunan (mafia pajak, Red) dan kasus hakim Imas (Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari, Red) menunjukan remunerasi di Kemenkeu dan MA tidak secara otomatis mampu menahan laju korupsi di birokrasi," kritik Yuna.
Beban birokrasi juga semakin berat dengan dimanjakannya para pegawai oleh kenaikan gaji dan tunjangan. Dalam lima tahun terakhir sampai 2011, sebut Yuna, pemerintah berturut-turut meningkatkan gaji PNS dan TNI/Polri antara 5 -15 persen.
Ditambah lagi kenaikan tunjangan struktural dan fungsional, pemberian gaji ke 13, pemberian uang makan mulai 2007, sampai penyesuaian pokok pensiun dan pemberian bulan ke 13 untuk pensiunan," ungkap Yuna.
FITRA, tegas Yuna, sangat mendukung langkah moratorium rekrutmen PNS. Tapi, itu saja tidak cukup untuk menghemat anggaran negara. Menurut dia, moratorium rekrutmen PNS hanya pintu masuk untuk membenahi secara menyeluruh sistem kepegawaian yang menjadi penyebab membengkaknya belanja pegawai.
JAKARTA - Keputusan pemerintah melakukan moratorium rekrutmen PNS tidak secara otomatis meringankan membengkaknya beban belanja birokrasi.
BERITA TERKAIT
- 5 Oknum TNI Meneror Warga di Makassar, Langsung Diproses Denpom
- Cegah Korsleting, PLN Ingatkan Pentingnya Standarisasi Perangkat Listrik
- Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Tender Geomembrane Rp209 Miliar Diperiksa KPK
- Kisruh KADIN Dianggap Hanya Berdampak Buruk terhadap Iklim Dunia Usaha
- MAKI: Bos Mineral Trobos Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan TPPU Eks Gubernur Malut
- Ada Sosok Perempuan Mualaf di Balik Penutupan MTQN ke-30 yang Sukses Pecahkan Rekor MURI