Ongkos Pegawai Tumbuh Lebih Cepat Dari Jumlah Pegawai
Istana Gagal Memberi Contoh Tauladan Reformasi Birokrasi
Senin, 25 Juli 2011 – 06:53 WIB
Harus ada pengkajian ulang pemberian remunerasi dan pengaturan pemberian tunjangan pejabat dan PNS daerah, tegasnya. Seiring itu, imbuh Yuna, perlu disusun ukuran rasio jumlah pegawai yang ideal berdasarkan variabel jumlah penduduk, kondisi geografis, kemampuan keuangan dan fungsi birokrasi yang dibutuhkan.
Terkait menggelembungnya jumlah pegawai, Yuna menyindir lingkaran istana sendiri tidak menjadi lokomotif reformasi birokrasi. Sebaliknya, malah terus menggemukkan birokrasi.
"Presiden SBY menambah 10 jabatan Wakil Menteri yang sampai saat ini belum jelas pembagian kerjanya dengan Menteri maupun Pejabat Esselon I," katanya.
Lembaga Kepresidenan juga tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi kementerian/lembaga lain, karena semakin gemuk dengan struktur baru. "Dibentuk banyak lembaga di lingkungan istana Presiden seperti, staf khusus, staf pribadi, juru bicara, unit kerja, dewan pertimbangan Presiden , dan macam macam satgas," kata Yuna.
JAKARTA - Keputusan pemerintah melakukan moratorium rekrutmen PNS tidak secara otomatis meringankan membengkaknya beban belanja birokrasi.
BERITA TERKAIT
- SBY Datang ke Kediaman Prabowo, Kasih Masukan Soal Tantangan Kepemimpinan
- Berkunjung ke Uzbekistan, Megawati Bakal Ziarahi Makam Imam Al-Bukhari
- IS Tersangka Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan Tertangkap, Dia Sembunyi di Loteng
- Eropa Bersatu Merasa Prihatin terhadap Kondisi yang Dialami Kadin Indonesia
- Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1 Diresmikan, Mengefisienkan Waktu Tempuh & Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi
- PVMBG Identifikasi Sesar Baru Penyebab Gempa M4,9 di Bandung