Ongkos Pegawai Tumbuh Lebih Cepat Dari Jumlah Pegawai

Ironisnya, kata Yuna, pembentukan berbagai lembaga itu tidak pernah dievaluasi efektivitasnya. Bahkan, cenderung menambah beban anggaran negara. "Jadi, harus ada juga pembenahan dan pembatasan pembentukan lembaga-lembaga ad hoc,"   tandasnya.

Pada bagian lain, salah satu kementerian yang bersiap untuk membatasi penerimaan PNS adalah Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Untuk kali pertama, tahun ini Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tidak menerima penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang diploma tiga (D3). Perguruan tinggi yang ditujukan untuk calon PNS Kemenkeu itu, tahun ini hanya menerima jenjang diploma satu (D1) untuk dua spesialisasi, yakni Pajak serta Kepabeanan dan Cukai.

Wakil Menkeu Anny Ratnawaty mengatakan, kebijakan moratorium PNS sepenuhnya merupakan kewenangan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, yang masih diterapkan adalah kebijakan zero growth, atau penerimaan PNS dengan jumlah formasi sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun atau meninggal. "Saat ini kan zero growth, hanya menggantikan yang meninggal dan pension," kata Anny.

Anny menambahkan, problem makin tingginya jumlah PNS lebih banyak disebabkan pemekaran daerah. Sedangkan untuk pusat, tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementrian/lembaga. "Struktur organisasi prinsipnya harus kaya fungsi. Bukan makin lebar strukturnya tapi fungsinya harus diperkaya. Tapi masing-msing kementrian dan lembaga kan punya keunikan,"  katanya