Ongkos Pegawai Tumbuh Lebih Cepat Dari Jumlah Pegawai
Istana Gagal Memberi Contoh Tauladan Reformasi Birokrasi
Senin, 25 Juli 2011 – 06:53 WIB
Anggota komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menilai usulan pemerintah untuk melakukan moratorium PNS bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban anggaran. Namun, Nurul mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Sebab, masih ada tenaga honorer yang masih membutuhkan penyelesaian. "Bagaimana dengan honorer? Apa pemerintah tidak memikirkan nasib mereka?" kata Nurul.
Menurut Nurul, moratorium PNS juga harus diikuti dengan penghentian sementara penerimaan tenaga kerja honorer. Alasan utama moratorium dilakukan harus dengan pertimbangan efisiensi. Hal ini juga sekaligus menutup upaya oknum daerah yang memanfaatkan perekrutan PNS sebagai ajang jual beli. "Jika alasannya efisiensi, semua akses (perekrutan) juga harus ditutup," jelasnya. (pri/sof/bay)
JAKARTA - Keputusan pemerintah melakukan moratorium rekrutmen PNS tidak secara otomatis meringankan membengkaknya beban belanja birokrasi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 5 Oknum TNI Meneror Warga di Makassar, Langsung Diproses Denpom
- Cegah Korsleting, PLN Ingatkan Pentingnya Standarisasi Perangkat Listrik
- Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Tender Geomembrane Rp209 Miliar Diperiksa KPK
- Kisruh KADIN Dianggap Hanya Berdampak Buruk terhadap Iklim Dunia Usaha
- MAKI: Bos Mineral Trobos Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan TPPU Eks Gubernur Malut
- Ada Sosok Perempuan Mualaf di Balik Penutupan MTQN ke-30 yang Sukses Pecahkan Rekor MURI