Operasi Tangkap Tangan di Sela Kongres PDIP Perbaiki Citra KPK
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Universitas Padjajaran Bandung, Idil Akbar, menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuri momentum Kongres PDIP di Bali, dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR dari PDIP, Adriansyah, adalah upaya memperbaiki citranya di mata publik.
Pasalnya sejak dipimpin Plt Ketua KPK Taufiqqurahman Ruki, KPK masih saja disibukkan dengan perbaikan nama besar lembaga ini setelah terdegradasi karena kisruh dengan Polri yang akhirnya menyebabkan 2 komisionernya, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, diberhentikan sementara.
"Artinya, terlepas dari ada skenario tertentu atau tidak, OTT KPK ini menurut saya usaha KPK ingin kembali mendapat kepercayaan publik," kata Idil saat dihubungi, Minggu (12/4).
Idil tak mau berspekulasi apakah OTT KPK di sela-sela Kongres PDIP ada skenario tertentu pasca renggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP sebagai partai pengusung. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan pidato Ketum PDIP Megawati saat membuka kongres yang terkesan menohok pemerintahan Jokowi.
"Saya menganggap ini positif bagi KPK, terlepas juga dari ada atau tidak adanya hubungan atas pernyataan Megawati yang terkesan menohok kebijakan-kebijakan Jokowi," jelasnya.
Mengenai pengaruh kasus ini terhadap popularitas PDIP yang akan mengusung kadernyanya dalam pilkada serentak Desember 2015, Idil menilai kasus ini memang akan menjadi rekam jejak bagi PDIP di mata publik. Tapi pengaruhnya tidak signifikan.
"Namun seberapa besar pengaruhnya saya kira tak akan signifikan. PDIP akan masih tetap ditopang kepopulisan Jokowi sebagai jualan politiknya di Pilkada," ujarnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Padjajaran Bandung, Idil Akbar, menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuri momentum Kongres
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri