Operasi Tinombala Kemungkinan Dihentikan, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Polri mengevaluasi Operasi Tinombala yang masih menyisakan pengejaran untuk sekitar delapan orang anak buah Santoso. Ada kemungkinan operasi akan dihentikan, mengingat frekuensi dari perlawanan kelompok Santoso menurun.
Wakapolri Komjen Syafruddin menjelaskan, kalau memang diperlukan operasi Tinombala akan dihentikan. Hal tersebut akan dilihat dari situasi dan kondisi di Poso. ”Sepanjang bisa ditangani kewilayahan, ya cukup sudah,” terang jenderal berbintang tiga tersebut, Senin (1/4).
Menjaga keamanan Indonesia ini memang bukan hanya satu titik. Apalagi, di depan mata ini sudah ada pilkada serentak. Pasukan harus dikonsentrasikan ke Pilkada. ”Pengamanan pilkada harus siap,” tuturnya.
Ada sejumlah pertimbangan untuk menilai kerawanan pilkada, dari demografi, jejak ketegangan daerah dan sebagainya. Untuk yang demografi itu di Jawa. ”Kalau yang jejak itu Indonesia Timur,” terangnya.
Dia menerangkan, semua potensi gangguan keamanan itu harus diwaspadai. Sehingga, bisa dilakukan pencegahan terjadinya konflik saat pilkada. ”Jangan sampai pilkada malah panas sekali,” urainya.
Karena itu, pasukan juga dikerahkan ke sejumlah daerah yang masuk kategori rawan tersebut. Sehingga, keamanan lebih terjadi, situasi yang coba dicegah kalau tetap muncul bisa ditanggulangi. ”Di situ butuh pasukan,” terang mantan Kalemdikpol tersebut.
Maka dari itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan peninjauan ke sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Tentunya, untuk mensolidkan semua elemen masyarakat. ”TNI dan Polri juga perlu kerekatan, itulah yang dilakukan Kapolri bersama Panglima TNI,” ungkapnya.
Untuk daerah-daerah yang terdapat calon kepala daerah asal Polri, dia menuturkan bahwa personel juga diperingatkan untuk tidak memihak pada siapapun. ”Kalau memihak ada bukti, ada sanksi,” ujarnya.
Operasi Tinombala yang sudah berlangsung sejak 2014 kemungkinan akan dihentikan dengan sejumlah pertimbangan.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT