Oposisi Dalam Demokrasi Pancasila
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
Sila ini memberikan solusi bahwa dalam mencapai tujuan bersama yakni dengan bermusyawarah.
Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas.
Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. Gagasan ini menurut pandangan Bung Karno menyatakan dengan semangat penuh kekeluargaan atau gotong royong.
Gagasan Bung Karno ini didasarkan oleh kenyataan bahwa bangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama jadi selayaknyalah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong.
Checks and balances terhadap Kedaulatan Rakyat
Robert A. Dahl menegaskan bahwa fungsi utama oposisi di parlemen bukan sekedar mendorong perdebatan di parlemen melainkan berfungsi untuk mempengaruhi publik. Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi, terdapat beberapa fungsi utama oposisi.
Pertama, sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat.
Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat.
Diskursus partai oposisi mencuat kembali ke publik, setelah berbagai komponen bangsa mendorong ada partai yang akan menjadi oposisi atas hasil Pemilu 2024.
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Kampanye Hitam Ancam Demokrasi Sumsel, Masyarakat Diharapkan Cerdas Pilih Pemimpin
- The Habibie Center Soroti Tantangan & Peluang Masa Depan Demokrasi
- Pilkada 2024: AKBP Fahrian Ajak Personel jadi Pahlawan Demokrasi
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila