Oposisi Yakin Vonis Anwar Jadi Bumerang bagi Penguasa

jpnn.com - YAKIN ada skenario politik di balik penolakan kasasi Anwar Ibrahim oleh Mahkamah Agung (MA) Malaysia, kubu oposisi tidak berhenti memprotes vonis kontroversial tersebut. Oposisi yakin vonis kontroversial yang menjadi panji-panji kemenangan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak itu bakal menjadi bumerang bagi partai yang berkuasa. Cepat atau lambat. 

''Anomali yang sangat jelas terlihat ini melahirkan persepsi bahwa selama ini Anwar tidak menjalani proses hukum, tapi menjadi korban persekongkolan (politik),'' papar Christopher Leong, pemimpin Asosiasi Pengacara Malaysia, kepada Wall Street Journal (WSJ). Dia menambahkan, proses pengadilan telah merenggut seluruh hak asasi Anwar. 

Ketika sekali lagi kasus sodomi menghampirinya, Anwar kembali tersudut. Kali ini, kasus tersebut melibatkan lawan politiknya, Najib. Sebab, sebelum hadir di pengadilan, si pelapor yang juga ajudannya, Mohammad Saiful Bukhari Azlan, bertemu dengan Najib dan pejabat kepolisian. Hasilnya, dalam sidang, Anwar dinyatakan bersalah berdasar bukti lengkap.

Pekan lalu, tim Anwar mengangkat fakta pertemuan rahasia Saiful dan kubu Najib tersebut di MA. Pengacara Anwar yakin ada konspirasi politik di balik pertemuan itu. Sayangnya, para hakim MA menolak permohonan kubu Anwar untuk menghadirkan Najib dan istrinya dalam sidang. Padahal, se­belumnya, Najib dan istrinya mengakui pertemuan tersebut. Kasus sodomi kedua yang menjerat Anwar pada 2008 pun lantas menjadi drama politik yang paling lama di Malaysia. 

Organisasi Nasional Malaysia Bersatu alias UMNO yang kini berkuasa di pemerintahan memang telah berhasil merusak reputasi baik Anwar. Sejak Selasa (10/2), partai yang dipimpin Najib itu juga sukses menyudahi karir politik Anwar lewat MA. Tetapi, oposisi yakin semua itu akan menjadi bumerang bagi UMNO.

''Dendam kesumat UMNO terhadap Anwar tanpa disadari telah menciptakan reputasi buruk pemerintah. Dunia berbalik mengecam pemerintahan Najib dan mempertanyakan budaya politiknya,'' terang WSJ pada halaman editorialnya Jumat (13/2). Setelah sukses mengenyahkan Anwar, Najib kini kehilangan statusnya sebagai pemimpin yang kredibel.

''Keputusan terhadap Anwar dan proses hukum yang berbelit menunjukkan bahwa sistem peradilan di Malaysia tidak serius dan tidak independen,'' ungkap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pernyataan resminya. Hal yang sama dipaparkan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. (WSJ/hep/c23/ami)