Opsi Kenaikan BBM Masih Terbuka

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengemukakan kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM masih belum tertutup . "Opsi kenaikan masih dimungkinkan," ucapnya. Pemerintah bisa saja mempercepat pembahasan APBN-P di DPR dan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kendati dalam UU APBN, menaikkan harga memang tidak diizinkan.

A Erani Yustika, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) beberapa waktu mengatakan, menaikkan harga premium merupakan langkah paling mudah ketimbang melakukan pembatasan BBM. Tetapi, pemerintah selalu ragu dan tidak pernah mau menempuh risiko politik dari kenaikan harga BBM. "Kalau mau lebih sederhana, naikkan saja premium menjadi Rp 5.500 atau Rp 6.000 per liter," ujarnya.

Menurut dia, menaikkan harga BBM memang tidak menguntungkan pemerintah secara politis. Padahal, pembatasan BBM dengan melarang mobil pribadi menggunakan premium, pada dasarnya juga membebankan harga lebih tinggi dengan peralihan ke pertamax.

Direktur Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan, program pembatasan tak menjamin konsumsi BBM berkurang jauh. Kenapa konsumsi BBM bersubsidi tetap tinggi? Menurut Pri Agung, selain kebocoran, juga banyak pengendara mobil yang beralih ke sepeda motor. Banyak BBM jatah rakyat dipakai kalangan industri. Jika dilakukan pembatasan, kebocoran bisa semakin banyak lagi. Sebab dengan ada selisih harga yang jauh antara harga premium dan pertamax, dipastikan membuat siapapun tertarik menjual BBM.