Opsi Kenaikan Harga BBM Tertinggi Rp 3 Ribu

jpnn.com - JAKARTA - Isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dipastikan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Terpilih Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tim Transisi memastikan salah satu opsi soal BBM adalah kenaikan harga tertinggi mencapai Rp 3 ribu.
    
 Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menuturkan, Tim Transisi telah memberikan laporan kepada Jokowi soal BBM. Laporan itu ditujukan sebagai salah satu persiapan untuk bertemua dengan Presiden SBY. "Kami telah susun sejumlah opsi dalam laporan itu," tuturnya.
    
Memang harga BBM ini kemungkinan akan naik. Soal berapa kenaikannya, ada sejumlah opsi yang telah disodorkan pada Jokowi, yakni Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, dan Rp 3 ribu. Yang perlu diketahui itu kenaikan tertinggi atau maksimal hanya Rp 3 ribu. "Ini untuk harganya," ujarnya.
    
Lalu ada juga opsi soal waktu menaikan harga BBM tersebut, dia menuturkan ada opsi untuk membagi kenaikan harga BBM tiap tahun, pada saat pemerintahan SBY dan pada saat pemerintahan Jokowi. "Artinya, naiknya bisa secara bertahap, missal Rp 1.500 tahun ini tahun depan Rp 1.500," ujarnya ditemui di rumah transisi kemarin.
    
Ada juga opsi waktu kenaikan harga BBM dilakukan berbarengan atau langsung naik pada tahun yang sama alias tidak dibertahap. Dia menuturkan, semua itu keputusannya ada ditangan Jokowi. "Yang penting ini dibicarakan terlebih dahulu dengan SBY," paparnya.
    
Soal alasan rencana kenaikan harga BBM tersebut, Andi menyebutkan ada sekitar lima alasan mengapa BBM harus dinaikkan harganya. Yakni, harga BBM di Indonesia terlalu murah dibandingkan dengan negara lain. "Ini membuat potensi BBM diselundupkan menjadi tinggi,:" ujarnya.
    
Lalu, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan DPR bersama pemerintah tiap tahunnya selalu terlampaui. Hal ini menguatkan dugaan jebolnya kuota BBM karena adanya penyelundpuan. "Ini menguatkan alasan pertama," paparnya.
    
Alasan selanjutnya, sejak awal tahun 2000, Indonesia telah beralih status dari eksportir BBM menjadi importer BBM dan subsidi BBM selama ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang 30/2007 tentang energi. "Ini yang menjadi pertimbangan selanjutnya," jelas lelaki yang juga Dosen Universitas Indonesia itu.
    
Terakhir, BBM akan naik harganya karena seperlima APBN Indonesia disedot untuk subsidi energi. Padahal, subsidi ini sifatnya sangat konsumtif. "Ini yang membuat ruang gerak APBN menyempit," terangnya.
    
Padahal, seharusnya APBN ini bisa diarahkan pada sektor produktif yang sifatnya jangka panjang.  Karena APBN terfokus pada subsidi BBM, sector produktif menjadi terbatas. "Ini yang harusnya diperbaiki," jelasnya.
    
Selain itu, lanjut dia, berbagai opsi ini muncul setelah terjadi adanya fenomena kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Indonesia. "Semua opsi ini saat ini sedang dibicarakan Pak Jokowi dengan SBY. Semoga ada jalan keluar terbaik," paparnya.
    
Dibukanya opsi kenaikan BBM oleh pihak Jokowi-JK tersebut, memancing sejumlah sindiran dari elit partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih yang sempat mengusung Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu. Terutama, mereka yang berasal dari koalisi yang tergabung di pemerintahan SBY-Boediono.
    
Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah diantara yang menyindir dengan mengatakan kalau partainya mendukung dan siap berada di belakang PDIP terkait kemungkinan kenaikan harga BBM. "PKS itu teman setianya PDIP, kami siap bersama-sama di barisan PDIP," kata Fahri di komplek parlemen, Jakarta, kemarin.
       
Namun, lanjut dia, tentu bukan untuk mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Melainkan, bersama-sama melakukan penolakan sebagaimana yang dilakukan partai yang dikomandani Megawati Soekarnoputri itu ketika pemerintahan SBY-Boediono.

"Kami siap bersama PDIP turun ke jalan untuk menolak. Iya dong, Jokowi sebagaimana kepala daerah PDIP lainnya, dulu juga ikut pimpin demo lo menolak kenaikan BBM," sindirnya lagi.
       
Sindiran senada juga disampaikan Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Dia lebih menyoroti permintaan kubu Jokowi-JK, agar pemerintah saat ini yang segera menaikkan harga BBM.
       
Menurut dia, sikap PDIP terakhir soal harga BBM tersebut ibarat terkena karma pemerintahan SBY-Boediono. Hal itu mengingat, dulunya, PDIP lah partai yang paling kencang menolak kebijakan tersebut dengan dalih memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Kalau kata orang Myanmar, (orang) Budha, orang itu harus ingat karma. Dulu, saat oposisi ngomong asal njeplak (asal-asalan) menolak BBM naik. Kini mereka jiper sama tuntutan rakyat," kata Ramadhan. (idr/dyn)