Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Litbang Kemendagri Sosialisasi Pengukuran IPKD
Bagi pemerintah daerah yang berpredikat terbaik secara nasional diberikan penghargaan dan dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, akan ditetapkan satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terburuk secara nasional untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah.
Bagi pemerintah daerah yang berpredikat terburuk secara nasional dipublikasikan dan diberikan pembinaan secara khusus oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Saya harapkan langkah ini dapat meningkatkan pengawasan internal pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Sosialisasi itu juga diikuti Sekretaris Badan Litbang Kurniasih dan Konsultan Ahli Teknologi Informasi Devictor Kale Dara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Se-Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota Se-Bengkulu, serta Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Lampung. (rhs/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kebijakan pengukuran IPKD sebagai upaya untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
- Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Irigasi di Daerah untuk Swasembada Pangan